Ridwan dan Sutiyoso anggap Fauzi Bowo Gagal

Jakarta - Budayawan Betawi Ridwan Saidi, melihat ada tiga kesalahan fatal yang dilakukan oleh Fauzi Bowo selama memimpin Jakarta. Hal tersebut disampaikan dalam acara Jakarta Lawyers Club Rabu (28/03/2012).

Pertama, Fauzi Bowo bersama- jajarannya merampok hak cipta Ridwan Saidi dan sahabatnya yang sekarang tinggal di Roma. “Pemprov DKI Jakarta merampok 20 hak cipta designer saya bersama KRMP Daud yang sekarang berdomisili di Roma. Mereka merampok karya kami. 20 karya cipta itu didaftar sebagai milik Pemda DKI. Mereka tidak bertanggung jawab, dan kami tidak pernah dibayar satu peser pun. Itu kelakuan jajarannya Fauzi Bowo,”tegasnya.

Kedua, Taman Ismail Marzuki yang seharusnya menjadi tempat pentas seni dan budaya, malah disulap menjadi tempat jual-jualan. TIM disulap menjadi pasar. Tidak ada sama sekali perhatian dari Pemrpov DKI Jakarta.

Tiga, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengunjungi saudara Haerudin yang memiliki 40 hektar hutan lindung milik pribadinya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak pernah memberikan perhatian.
“Dan bahkan nengok sekali pun tidak pernah. Malah Khaerudin pernah mendapat hadiah dari Unesco, tetapi giliran Unesco mau datang ke lokasi malah dilarang oleh Pemprov DKI Jakarta,”tegasnya.
Karena itu menurut Ridwan, bukan zamannya lagi berbicara soal Betawi, Jakarta dan luar Jakarta dalam kancah pemilukada kali ini, karena orang Betawinya sendiri tidak mampu membawa perubahan di DKI Jakarta.
“Jadi kita jangan sampai terjebak pada opini orang Betawi, karena apalah gunanya berbicara soal itu, kalau orang Betawi sendiri tidak ada yang mampu, kenapa harus dikasih ke orang Betawi,”tegasnya.

Senada dengan pendapat Ridwan Saidi, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso juga menilai Fauzi Bowo alias Foke telah gagal membawa perubahan di Jakarta. Sutiyoso menilai bahwa Fauzi Bowo gagal melanjutkan program yang sudah dicanangkannya pada masa jabatannya. Ambil contoh monorel yang tiba-tiba diberhentikan pembangunannya.

Demikian juga jalur bus way yang seharusnya sudah bisa terkonek dengan daerah lain, malah tidak terjadi. Dan bahkan pada masa pemerintahan Fauzi Bowo hanya ada 5 ruas jalur bus way. (v/kp)

Kader PAN banyak kecewa ama Fauzi Bowo alias Foke

Jakarta Cawagub Didik J Rachbini tegas mengatakan bahwa dukungan PAN ke pasangan lain ibarat kereta kosong. Hal ini juga dibenarkan oleh PAN yang menyebut bahwa partainya tidak bisa menghalangi dukungan kadernya yang luar biasa kepada Didik. Bagaimana melihat fenomena ini?
"Dukungan dan pernyataan sejumlah fungsionaris PAN terhadap pencalonan Hidayat-Didik J Rachbini dapat dibaca sebagai bentuk kekecewaan PAN pada Demokrat. Saya melihat, meskipun secara institusional mendukung Foke, tapi secara kultural mendukung Hidayat-Didik," kata analis politik Charta Politika, Arya Fernandes, kepada detikcom, Sabtu (24/3/2012).
Menurut Arya, kekecewaan PAN bisa jadi disebabkan oleh proses pemilihan cawagub dari Fauzi Bowo. Bisa jadi PAN secara institusi tidak diajak Demokrat untuk ikut memberi masukan terhadap proses pemilihan cawagub dari Fauzi Bowo. Terlebih, pemilih PAN lebih dekat ke Didik daripada Foke.
"PAN yang mempunyai basis di kalangan terdidik dan kelas menengah cenderung kecewa terhadap Foke. Saya melihat mereka akan memberikan dukungan ke Didik. Apalagi Didik dikenal sebagai tokoh penting di internal PAN," tutup Arya.
Partai Demokrat sendiri tidak terlalu mempermasalahkan jika banyak kader PAN lebih banyak mendukung Didik Rachbini dibandingkan mendukung Foke. PD mengklaim dukungan untuk Foke bukan hanya dari PAN saja melainkan dari masyarakat Jakarta.
"Tidak masalah kalau kader PAN mendukung Pak Didik, tidak masalah," ujar anggota Majelis Tinggi Max Sopacua kepada detikcom, Sabtu (24/3/2012)
(mpr/ahy)

 

sumber

Simpatisan PAN belum tentu dukung Fauzi Bowo

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempermasalahkan jika Pilkada DKI Jakarta tahun ini pihaknya dianggap bermain dua kaki. Pasalnya, secara formal PAN mendukung Fauzi Bowo dari Demokrat sebagai calon gubernur DKI, sementara salah seorang kadernya, Ketua DPP PAN Didik J. Rachbini mendampingi calon gubernur Hidayat Nur Wahid dari PKS.
Terkait hal ini, Ketua DPP PAN Agus Sarwanto mengatakan, ada beberapa hal yang membuat kader dan simpatisan PAN belum tentu mendukung Fauzi alias Foke. Pertama, Foke memang tidak punya prestasi yang membanggakan untuk bisa dipilih kembali di Jakarta. Kedua, Foke juga dinilai jauh dengan warga PAN, sehingga sangat sulit bagi warga PAN memilih Foke pada pemungutan suara 11 Juli 2012 nanti.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, wakil Foke juga bukan kader PAN. Sementara di internal PAN banyak stok tokoh yang memumpuni untuk bisa meraup suara di Pemilukada. "Mungkin akan berbeda jika Foke menggaet kader PAN," ujar dia.
Dia menambahkan, Didik--tokoh internal PAN--yang ikut bertanding dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di ibukota Jakarta ini semakin memperbesar kemungkinan warga PAN tidak memilih Foke. "Jelas, secara emosional kita pasti mendukung Pak Didik ketimbang memilih Foke yang merupakan orang lain," jelasnya.
Didik, lanjut Agus, bukan hanya sekedar pengurus DPP PAN di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang), tetapi ekonom Indef ini juga merupakan salah satu pendiri PAN yang cukup dikenal dan disegani oleh warga PAN. "Sehingga kader dan simpatisan ada rasa memiliki untuk memilih Didik sebagai wakil gubernur."
Selain itu, Keterpilihan Didik mendampingi Hidayat juga merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi kader dan simpatisan yang selama ini haus kepemimpinan. "Kader akan merasa bersalah kalau tidak memilih Didik. Perintah partai mengusung Foke tidak akan digubris."
Di internal partai sendiri, jelas Agus, ada anjuran dan perintah dari Ketua Umum Hatta Rajasa untuk memilih duet Hidayat-Didik. "Ada perintah harian ketum Hatta Rajasa harus mendukung Hidayat dan Didik untuk Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

(Hal / Nky/JN)

Ahok: Foke gak peduli ama masyarakat Jakarta

Jakarta - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menyindir Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) yang menggunakan modal asalnya sebagai suku Betawi. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjadi pasangan calon Gubernur Joko Widodo (Jokowi) ini mengklaim tidak semua orang Betawi mendukung Foke.
"Jadi, bilang sama Pak Foke, Jakarta ini banyak golongan. Orang Betawi juga nggak semuanya dukung dia, saya kira pendukung saya malah banyak anak Betawi. Jadi, Betawi mana yang mau diklaim?" kata Ahok di DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (20/3).
Menurut Ahok, banyak orang Betawi yang menjadi tim suksesnya. Sebab kebanyakan masyarakat asli Jakarta menangis melihat kondisi Jakarta saat ini. "Kita setuju tidak perlu rumah kumuh, tapi orang miskin diberi rumah dong. Kalau begini orang Betawi juga nangis Jakarta dibangun mereka nggak diperhatiin," sindirnya.
Dengan percaya diri, Ahok menyatakan masyarakat DKI Jakarta, khususnya yang muda, suka dengan calon yang keren dan tak berkumis. Karena itu, calon gubernur tua sebaiknya pensiun saja karena pegawai negeri sipil sendiri pensiun di usia 58 tahun. "Sekarang tren-trennya model Korea Selatan, kaya saya sama Pak Jokowi," canda anggota Komisi II DPR itu. (and)

http://kabarpolitik.com

Para Ulama yang Kecewa Pilgub Banten, Demo ke KPK

Jakarta- Kedatangan puluhan ulama Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dana hibah Banten ditanggapi sinis oleh Tim Sukses Ratu Atut, Afriadi Ajo hari ini di Jakarta (24/11/2011). Dia menuding, bahwa pendemo ini masuk dalam barisan tim Wahidin Halim, cagub yang dikalahkan Ratu Atut."Ini ulama yang berpolitik. Beliau masuk ke dalam ranah politik. Tugas ulama seharusnya menenangkan masyarakat. Ulama itu panutan," jelas Afriadi.

Afriadi melihat bahwa paraa ulama ini adalah pendukung fanatik Wahidin Halim.

“Ulama yang demo tersebut adalah pendukung fanatik Wahidin-Irna. Buya Muhtadi Dimyati, ulama yg memimpinan demo tersebut, tidak saja gencar berkampanye untuk WH-Irna, tapi bahkan beliau juga datang ke persidangan MK memberikan dukungan pada kuasa hukun WH-Irna.” terangnya

“Buya Dimyati sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah politik. Dia sudah terlibat ke dalam politik praktis. Tentu itu adalah hak beliau sebagai warga negara. Hanya saja seharusnya dg kapasitas dia sebagai ulama panutan, bisa memberikan tauladan yang baik dalam berpolitik.” jelas Afriadi

“Demo di KPK hari ini adalah sisa-sisa kekecewaan pemilukada Banten. Kita semua tahu, isu dana hibah pertama kali diangkat ketika pemilukada berlangsung. Dan sekarang digencarkan lagi ketika MK menolak gugatan kubu WH-Jazuli.” terangnya.

Afri berharap semua menerima keputusan MK tersebut dan meneruskan pembangunan Banten. “Seharusnya, semua pihak legowo menerima keputusan MK. Tugas selanjutnya, ulama panutan apalagi, adalah memberikan ketenangan dan nuansa damai kepada masyarakat, serta menghimbau masyarakat untuk bersatu padu di bawah kepemimpinan gubernur-wakil gubernur terpilih untuk memajukan Banten” jelasnya.

“Secara substantif saya sangat yakin bahwa buya Muhtadi tidak mengerti sama sekali tentang Dana Hibah yang dia protes hari ini. Dia hanya berdasarkan info ICW tanpa tahu apakah info itu benar ataupun keliru. Dalam hal hal ini Abuya sudah terjebak dalam kepentingan pihak tertentu, dan itu sungguh disayangkan.” lanjut Afriadi

“Dan Abuya seharusnya juga tahu bahwa KPK mengusut satu kasus tidak berdasarkan desakan kelompok tertentu termasuk ulama, tetapi adalah berdasarkan bukti hukum.” terangnya lagi.

 

Pernyataan ini menanggapi aksi demonstrasi Forum Ulama Banten yang berharap kepada KPK untuk segera menyelidiki dan menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh Saudari Ratu Atut Chosiyah," kata salah satu perwakilan ulama, KH Muhtadi Dimiyati di kantor KPK, Kamis (24/11/2011) sore.

Muhtadi datang bersama sekitar 40 orang ulama mendatangi kantor KPK. Mereka datang mengenakan pakaian muslim lengkap: sarung, kemeja koko, dan peci.
Muhtadi mengatakan, pihaknya akan terus memantau bahkan mengawasi KPK untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Jika ada bukti yang membenarkan dugaan korupsi yang dilakukan Ratu Atut tersebut, maka KPK harus menyeret pihak-pihak yang terlibat ke dalam proses hukum.

Rombongan ulama tersebut datang bersama aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdulah Dahlan. Abdulah mengatakan para ulama ini memang menanyakan laporan yang telah dimasukkan ICW sebelumnya. "Ya laporan yang itu," tutur Abdullah.

Ketua KPK, Busyro Muqoddas pernah mengatakan, laporan itu saat ini masih dalam kajian KPK. Jika KPK menemukan adanya bukti yang menunjukan ada indikasi korupsi pada laporan itu, maka KPK akan segera melakukan tindakan proses hukum.

 

(kabarpolitik.com / as)

Giliran Ulama Banten desak KPK usut Dugaan Korupsi Ratu Atut

JAKARTA - Puluhan ulama Provinsi Banten, Kamis (24/11), mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak supaya KPK menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
"Forum Ulama Banten sangat berharap kepada KPK untuk segera menyelidiki dan menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh Saudari Ratu Atut Chosiyah," kata salah satu perwakilan ulama,  KH Muhtadi Dimiyati di kantor KPK.
Muhtadi mengatakan, pihaknya akan terus memantau bahkan mengawasi KPK untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Jika ada bukti yang membenarkan dugaan korupsi yang dilakukan Ratu Atut tersebut, maka KPK harus menyeret pihak-pihak yang terlibat ke dalam proses hukum.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi program bantuan hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten senilai hampir Rp 400 miliar ke KPK. ICW menyatakan dana APBD tahun 2011 menyebutkan Gubernur Banten mengeluarkan kebijakan melalui program bantuan hibah yang jumlahnya fantastis, yakni Rp340 miliar.
Dana tersebut dibagikan kepada 221 lembaga dan organisasi. Sedangkan bantuan sosial senilai Rp51 miliar.

Demonstran: Tangkap Gubernur Ratu Atut

Jakarta - Puluhan massa dari Untirta Movement Community (UMC) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis siang (24/11). Mereka mendesak KPK segera mencokok Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
"Sampai kapan bayi mati karena kurang gizi? Berapa lagi siswa yang mati akibat sekolahnya rubuh? Banten tak akan maju kalau dipimpin gubernur korup," ujar Mahe dalam orasinya di depan gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Menurut mereka, Atut layak ditangkap karena telah menyelewengkan dana hibah sebesar Rp 340 miliar untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan provinsi Banten tahun anggaran 2011.
"Nyatanya dana hibah itu dihambur-hamburkan dengan cuma-cuma kepada keluarga gubernuur sendiri dan kelompoknya sendiri," kata Mahe.
Ditegaskan Mahen, Atut telah terindikasi kuat melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 42 ayat 1.
"Kami warga Banten mendesak KPK untuk menyelidiki kasus penyelewengan dana hibah Provinsi Banten dan sekaligus menangkapnya," imbuhnya.